www.pidiejaya.co.nr

WEBSITE MASYARAKAT PIDIE JAYA SE JABODETABEK DAN SEKITARNYA

Masyarakat Pidie Jaya di Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung no.18,Lenteng Agung,Jagakarsa,Jakarta Selatan  Telp. 78845567, Hp. 0811 905683 (Alauddinsyah), 08161908281 (M. Natsir) URL: http://www.pidiejaya.co.nr/ Email:bamuspidiejaya@gmail.com;pidiejaya.jkt@gmail.com

    Pidie Jaya Gagal Raih WTP

    Share

    Hidayatullah
    Admin Utama
    Admin Utama

    Jumlah posting : 48
    Join date : 14.04.09
    Age : 45
    Lokasi : Ulee Gle-Pidie Jaya

    Pidie Jaya Gagal Raih WTP

    Post by Hidayatullah on Tue 26 Oct 2010 - 9:15

    Sumber : http://www.serambinews.com/news/view/41164/pidie-jaya-gagal-raih-wtp

    MEUREUDU - Pemkab Pidie Jaya dilaporkan gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBK tahun 2009. Kalangan dewan setempat menilai kegagalan memperoleh WIP tersebut merupakan suatu kemunduran Pemkab Pidie Jaya yang selalu mendengung-dengungkan ingin lari kencang menuju kemajuan.

    “Saya sudah tanyakan soal kepada Pak Jamil (Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPKAD Pidie Jaya, -red), dikatakannya kalau Pidie Jaya kali ini kita tidak berhasil meraih ranking WTP. Ini berarti ada masalah dalam pengelolaan keuangan tahun 2009 lalu,” ujar anggota DPRK Pidie Jaya, H Yusri Abdullah, Selasa (19/10).

    Menurut dia, gagalnya eksekutif meraih opini WTP terhadap APBK 2009 merupakan suatu kemunduran Pemkab Pidie Jaya yang selalu mendengung-dengungkan ingin lari kencang menuju kemajuan. “Ini sangat naif sekali, Pidie Jaya yang serba kekurangan pada pemerintahan tahun-tahun pertama behasil meraih WTP, sekarang setelah adanya pemerintahan definitif justru sudah gagal meraih WTP,” ujar Yusri.

    Sementara itu, Kadis PPKAD Pidie Jaya, M Jamil A Gani saat ditanyai Serambi membenarkan kalau kabupaten itu gagal merima ranking terbaik berupa opini WPT dari BPK RI perwakilan Aceh. Terhadap APBK 2009 silam, Pidie Jaya hanya berhasil meraih predikat WDP (wajar dengan pengecualian).

    Penilaian WDP merupakan salah satu penilaian yang membenarkan adanya beberapa persoalan keuangan yang bermasalah. Namun, Kadis PPKAD belum mengetahui poin-poin yang mencadi catatan BPK RI perwakilan Aceh tersebut. “Kemungkinan kita hanya mendapatkan WDP. Besok (hari ini, -red) kita baru diserahkan LHP hasil auditnya oleh BPK,” terang M Jamil.(s)