www.pidiejaya.co.nr

WEBSITE MASYARAKAT PIDIE JAYA SE JABODETABEK DAN SEKITARNYA

Masyarakat Pidie Jaya di Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung no.18,Lenteng Agung,Jagakarsa,Jakarta Selatan  Telp. 78845567, Hp. 0811 905683 (Alauddinsyah), 08161908281 (M. Natsir) URL: http://www.pidiejaya.co.nr/ Email:bamuspidiejaya@gmail.com;pidiejaya.jkt@gmail.com

    Dewan Pijay Harus Mau Dana Sewah Rumah Dikurang

    Share

    Hidayatullah
    Admin Utama
    Admin Utama

    Jumlah posting : 48
    Join date : 14.04.09
    Age : 45
    Lokasi : Ulee Gle-Pidie Jaya

    Dewan Pijay Harus Mau Dana Sewah Rumah Dikurang

    Post by Hidayatullah on Tue 26 Oct 2010 - 9:26

    Sumber : http://www.serambinews.com/news/view/40548/dewan-pijay-harus-mau-dana-sewah-rumah-dikurang

    MEUREUDU - Bila Panitia Anggaran DPRK Pidie Jaya merasa prihatin dengan besarnya kebutuhan dana untuk pegawai dan aparat pemerintahan hingga telah mencapai 70 persen, maka para wakil rakyat di kabupaten itu juga harus mau dana sewa rumahnya dikurangi. Sebab, dari 70 persen uang daerah itu juga termasuk gaji dan tunjangan anggota dewan.

    “Kalau memang peduli dan prihatin tentang banyak anggaran habis untuk non publik, dewan juga harus mau mengurangi dana sewa rumahnya menguras dana daerah ratusan juta setiap bulannya. Jadi, jangan bicara saja prihatin soal anggaran,” jelas Ketua KNPI Pijay, Safwan M Gade, Sabtu (09/10).

    Seperti diketahui, 25 politisi di DPRK Pidie Jaya juga memperoleh dana sewa rumah alias tunjangan perumahan sebesar Rp 129 juta perbulan. Yakni, ketua DPRK mendapat Rp 7 juta perbulan, dua wakil ketua masing-masing mendapat Rp 6 juta/bulan, sedang 22 anggota lainnya kebagian Rp 5/bulan/orang. Totalnya mencapai Rp 129 juta/ bulan atau Rp 1,548 miliar/ tahun.

    “Aturan memang menyediakan dana sewa rumah, tapi tidak dipatok harus Rp 129 juta tiap bulan, tapi tergantung kesanggupan daerah. Sekarang tolong dikurangi kalau memang dewan punya itikad baik, termasuk tunjangan-tunjangan untuk dewan dan bupati/wakil bupati,” tantang Safwan.

    Seperti diberitakan, kendati pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dimaksudkan untuk memakmurkan rakyat secara keseluruhan, tetapi hingga sekarang tampaknya kemakmuran baru dinikmati oleh mereka yang berstatus pegawai negeri atau aparatur pemerintahan saja.

    Buktinya, Panitia Anggaran (Panggar) DPRK Pidie Jaya menyatakan bahwa perbedaan antara dana untuk publik dengan dana untuk kebutuhan pegawai negeri maupun aparatur pemerintahan lainnya sudah berada pada tahap mengkhwatirkan. Yakni, 70 persen untuk pegawai, 30 persen lagi untuk kebutuhan publik.

    “Ini sudah pada titik nadir dan mengkhawatirkan, oleh karena itu Pemkab Pidie Jaya sudah dapat memikirkan program pensiun dini pegawai guna menjaga stabilitas pemerintahan dan efesiensi anggaran,” ujar anggota Panggar DPRK Pijay, Syarbaini dalam laporan tertulisnya tentang KUA-PPAS RAPBK 2011, Jumat (8/10).(s)