www.pidiejaya.co.nr

WEBSITE MASYARAKAT PIDIE JAYA SE JABODETABEK DAN SEKITARNYA

Masyarakat Pidie Jaya di Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung no.18,Lenteng Agung,Jagakarsa,Jakarta Selatan  Telp. 78845567, Hp. 0811 905683 (Alauddinsyah), 08161908281 (M. Natsir) URL: http://www.pidiejaya.co.nr/ Email:bamuspidiejaya@gmail.com;pidiejaya.jkt@gmail.com

Lagi, Caleg Puree Singkee

Share
avatar
Hidayatullah
Admin Utama
Admin Utama

Jumlah posting : 48
Join date : 14.04.09
Age : 46
Lokasi : Ulee Gle-Pidie Jaya

Lagi, Caleg Puree Singkee

Post by Hidayatullah on Thu 16 Apr 2009 - 2:17


DEWANTARA - Fenomena puree singkee (istilah untuk mencabut kembali
bantuan--red) di kalangan Caleg yang tersungkur dalam Pemilu lalu,
makin ramai saja. Dan masyarakatpun makin prihatin dengan tingkah laku
para politisi kalah bersaing itu.

Dari Aceh Utara, seorang calon legislatif (caleg) untuk DPRK Aceh Utara
dari Partai Bulan Bintang (PBB), Junaidi yang kini sedang menduduki
kursi dewan setempat, meminta warga Kompleks BTN Arun Desa Paloh Lada,
Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, mengebalikan bantuan yang pernah
diberikan. Alasannya, warga kompleks itu tidak memberikan dukungan
terhadap Junaidi pada Pemilu, 9 April lalu. Junaidi tak datang untuk
penagihan itu. Ia mengutus tiga wanita tim suksesnya. Alhasil, ketiga
wanita itu terlibat perang mulut dengan ibu-ibu komplek yang memang
telah menanti kedatangan mereka.

Seratusan warga kompleks BTN Arun sudah menunggu kedatangan Junaidi
sejak pukul 14.00 WIB, Rabu (15/4). Namun, caleg tersebut malah tak
datang. Yang datang hanya tiga orang wanita yang diutusnya. Mereka tiba
di Lapangan Futsal di Lorong Mahoni, sekitar pukul 16.00 WIB. Utusan
caleg tersebut datang dengan mengendarai Minibus Carry warna hijau
lumut. “Saya utusan Pak Junaidi, saya disuruh ambil barang-barang yang
sudah dikasih kepada warga di sini waktu sebelum Pemilu. Pak Junaidi
tidak bisa hadir karena ada pertemuan di Langsa,” kata salah seorang
wanita yang mengaku sebagai utusan caleg tersebut, di hadapan warga.
Lalu, salah seorang tuha peut di kompleks tersebut H Muhammad Yuska,
meminta masalah itu dibicarakan dengan baik-baik dan tidak di jalan.
Apalagi, warga di sana juga ada yang memilih Ju. Tapi, utusan caleg
tersebut menjawab bahwa mereka tidak bisa lama-lama karena tugasnya
hanya untuk mengambil barang-barang tersebut. Mendengar ucapan
tersebut, warga marah dan merasa tersinggung. Sebagian diantara mereka
mengeluarkan kata-kata “Kenapa bantuan yang sudah dikasih diminta lagi.
Kalian pikir kami butuh sekali sama piring-piring ini, karena dikasih
saja makanya kami terima. Kami tidak pernah meminta.”

“Kenapa waktu datang dulu bilang ini bantuan saya berikan ikhlas, tidak
mengharapkan imbalan apapun dan tidak akan meminta kembali bantuan ini.
Sekarang begitu tidak terpilih kenapa bantuannya diminta lagi,” tandas
Hj Maryam, seorang ibu rumah tangga di kompleks itu, diiyakan puluhan
wanita lainnya yang tidak mau mengembalikan bantuan itu. Alhasil
penagihan itu gagal dilakukan.

Menurut warga, caleg tersebut menyerahkan bantuan berupa peralatan
dapur seperti kuali, dandang, tikar, dan piring, diserahkan 14 Maret
2009. Total harganya sekitar Rp 9.625.00. Caleg tersebut juga membantu
membuat jalan di kawasan komplek, dengan jumlah bantuan sekitar Rp 2
juta. Bantuan lainnya yaitu lapangan futsal. Menurut warga, bantuan itu
diajukan melalui permohonan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Aceh Utara, yang ketuanya dijabat Ju.

Membantah
Sementara itu, Junaidi yang dikonfirmasi terkait masalah itu membantah
dirinya telah memerintahkan utusan untuk mengambil kembali bantuan yang
pernah ia berikan. “Saya tidak pernah suruh minta bantuan itu
dikembalikan. Saya hanya meminta utusan saya untuk menanyakan warga
kenapa tidak ada dukungan sementara banyak bantuan yang sudah saya
berikan,” kata Junaidi.

Menurutnya, dulu waktu masa kampanye dirinya menemui warga kompleks dan
mengatakan bahwa ia mencalonkan diri sebagai anggota dewan. “Lalu,
masyarakat menanyakan apa yang bisa mereka bantu, saya bilang
tergantung masyarakat mau dibantu apa. Logikanya, tidak mungkin ada
bantuan kalau tidak diminta, apalagi piring dan alat-alat masak,” tukas
Junaidi via telepon selularnya.

Sebagai caleg, ia mengaku kecewa terhadap warga kompleks BTN Arun yang
tidak memberikan dukungan sama sekali kepada dirinya. “Walaupun dulu
waktu saya kasih bantuan itu saya ikhlas. Tapi, masalahnya tidak ada
dukungan kepada saya di desa itu. Secara pribadi saya sangat kecewa,”
pungkas Ju.

Tagih sarung
Sementara dari Pidie Jaya dilaporkan, pengambilan kembali kain sarung
dari masyarakat karena alasan minimnya suara, ternyata bukan hanya
dilakukan orangtua dari salah seorang caleg Partai Pembangunan Daerah
(PPD), tetapi juga dilakukan seorang tim sukses (timses) Partai Golkar.
Kejadian itu muncul di Desa Lueng Bimba Kecamatan Meurahdua. Sejumlah
warga yang pernah menerima bantuan dari timses dimaksud, secara
terpisah, Selasa (14/4) membenarkan adanya penagihan itu.

Dikatakan, penarikan kmbali bantuan berupa kain sarung itu karena suara
yang masuk ke Golkar sangat sedikit. Seorang warga mengaku tidak
mempersoalkan hal tersebut. Hanya saja, praktik semacam itu dinilai
langka bahkan tak pernah terjadi sama sekali, kecuali pada pemilu 2009
ini. Beberapa ibu rumah tangga lainnya di sana juga mengatakan, selain
Golkar, partai lainnya pun ada juga memberikan bantuan kepada
masyarakat dalam bentuk barang, semisal pakaian. Partai dimaksud, kata
sebuah sumber disana adalah, PBR dan PAN.

Tetapi hingga sajauh ini, tampaknya pihak PAN dan PBR belum ada
informasi untuk menarik kembali pemberiannya. “Ya kalau pun diminta,
kami pun rela mengembalikannya,” pungkas seorang ibu setengah baya,
yang mengira Prohaba adalah orang yang datang untuk meminta balik bantuan dimaksud.

Penarikan kembali kain sarung oleh timses, kata si ibu tadi, dilakukan
sehari setelah pemilu atau tepatnya, Jum’at (10/4). Beberapa warga
terkejut dan tanpa pikir panjang mereka mengambil balik kain sarung
yang memang masih utuh disimpan. “Ija krong yang dijok keulon pih, ka
dilakeue pulang hai aneuek meutuah. Peue na laen sikrek keu kamoue yang
gasien nyoue (kain sarung yang dikasih ke saya pun sudah diminta balik.
Apa ada lain untuk kami orang miskin –red),” kata seorang nenek yang
tampak sudah berusia lanjut (lansia) di Lueng Bimba.

Seorang ibu rumah tangga lainnya mengaku, bahwa kain yang dikasih
kepadanya itu, diambil kembali sehari sebelum pemilu. Alasannya, karena
pada hari ‘H’ yang bersangkutan tidak ada di tempat (ke Banda Aceh).
Sehingga dipastikan suara pun nihil ke Golkar. “Dua dari empat kain
sarung yang diberikan kepada kami, sudah diminta balik sehari sebelum
pemilu,” imbuh seorang ibu yang diiyakan suaminya. Beberapa warga Lueng
Bimba juga mengaku, bahwa apa yang dilaporkan itu benar adanya.

Diakui
Sementara Timses Partai Golkar Lueng Bimba, yang dikonfirmasi kemarin
membenarkan penarikan itu. Katanya, penarikan itu karena suara yang
masuk ke partai tersebut sangat sedikit (delapan suara), sehingga
sejumlah kain sarung pemberian dari salah seorang Caleg Golkar untuk
DPRK Pijay vianya itu terpaksa ditarik kembali. Ditambahkan, dari 53
helai kain sarung pemberian caleg, kata timses tersebut, hanya
sepertiga atau sekitar 13 helai saja yang ditarik balik, sedangkan
lainnya karena sudah dipakai, sehingga dibiarkan saja.
avatar
Hidayatullah
Admin Utama
Admin Utama

Jumlah posting : 48
Join date : 14.04.09
Age : 46
Lokasi : Ulee Gle-Pidie Jaya

Kuntoro Siap Jadi Agen Pembangunan Aceh di Jakarta

Post by Hidayatullah on Thu 16 Apr 2009 - 16:55


BANDA ACEH - Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias,
Kuntoro Mangkusubroto, menegaskan bahwa jika Pemerintah Aceh masih
membutuhkan tenaga dan pikirannya setelah berakhirnya masa tugas BRR
NAD-Nias berakhir Kamis (16/4) hari ini, dirinya senantiasa siap
membantu Pemerintah Aceh, bahkan kalau perlu menjadi agen percepatan
pembangunan Aceh di Jakarta.

"Saya siap dijadikan staf ahli, penasehat ataupun agen pembangunan Aceh
di Jakarta, jika Guberur Aceh masih membutuhkan tenaga dan pikiran kami
setelah masa tugas BRR NAD-Nias berakhir hari ini," tegasnya kepada
wartawan pada acara temu pers menjelang berakhirnya masa tugas BRR
NAD-Nias, Rabu (15/4) di Restauran Hotel Madina, Banda Aceh.

Penegasan yang sama juga disampaikan Kepala BRR NAD-Nias
Kuntoro Mangkusubroto kepada Serambi
di ruang kerjanya, sore kemarin, menjelang penurunan Bendera BRR
NAD-Nias tanda berakhirnya masa tugas BRR di Kantor Pusat BRR NAD
-Nias, di Desa Lungbata, Banda Aceh. "Kesiapan saya menjadi staf ahli
atau penasehat, termasuk menjadi agen pembangunan Aceh di Jakarta,
bukan basa-basi tapi serius," ujarnya dengan wajah yang serius pula.
Dia mengakui bahwa selama empat tahun bertugas di Aceh, telah membuat
dirinya mengenal secara mendalam kultur dan adat istiadat orang Aceh,
yang kemudian mendorongnya untuk bisa terus mengabdi di Aceh.
"Membangun Aceh, sama halnya membangun masyarakat Indonesia. Jika Aceh
makmur dan sejahtra, Indonesia juga ikut menikmati kemakmuran dan
kesejahtraannya," ujarnya. Untuk mensejahtraan masyarakat Aceh, kata
Kuntoro, langkah yang perlu diambil Pemerintah Aceh dan Pusat, adalah
menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya di Aceh dengan membangun
berbagai industri prosesing hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan
lainnya. "Hasil pertanian dan perikanan Aceh cukup melimpah ruah, tapi
belum dinikmati oleh petani dan nelayan di Aceh, karena minimnya
industri prosesing yang mampu mengolah bahan baku menjadi bahan
setengah jadi dan bahan jadi," kata Kuntoro.

Pelabuhan perikanan yang telah dibangun BRR dan mitra kerja BRR, kata
Kuntoro, harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh dan kabupaten/kota
untuk penciptaan lapangan kerja baru bagi nelayan dan peningkatan
pendapatan. Misalnya membangun cold storage (ruang pendingin) dan
pabrik es batang di berbagai Pelabuhan Perikanan yang telah di rehab
rekon BRR, seperti di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh, Idi,
Aceh Timur dan Blang Pidie, Aceh Barat Daya.

Sambut baik
Kuntoro juga mengatakan bahwa ia menyambut baik kemenangan Partai Aceh
pada pemilu legislatif, 9 April lalu. Kemenangan ini, katanya,
merupakan mandat yang sangat baik bagi Pemerintah Aceh untuk
mempercepat pelaksanaan visi dan misinya. "Ini artinya, lembaga
eksekutif dan legislatif telah dipegang oleh orang-orang mantan GAM.
Jadi, ke depan jika Aceh tidak bisa bangkit dan maju mengejar
ketertinggalannya dari daerah lain yang telah duluan maju seperti
Sumut, tidak ada lagi yang bisa disalahkan," sebutnya.

Dia juga menegaskan bahwa perdamaian dalam bingkai NKRI telah dicapai,
dan dana untuk membangun telah diberikan pemerintah pusat selama 20
tahun melalui penerimaan dana otsus. Selain itu, sejumlah kewenangan
pusat juga telah dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh melalui UUPA Nomor
11 tahun 2006. "Ini semua merupakan modal dan peluang bagi Pemerintah
Aceh dan segenap rakyat, untuk mempercepat pembangunan guna mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran bersama-sama dengan rakyat Indonesia
lainnya," pungkas Kuntoro Mangkusubroto.